 |
| Foto :Rmol |
Pengamat Politik Universitas Al
Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengkritik keras usulan anggota Komisi II DPR
RI dari Fraksi PDIP, Hugua, yang menyarankan agar politik uang dilegalkan.
Ujang menilai bahwa gagasan tersebut sangat tidak pantas dan berpotensi merusak
tatanan politik Indonesia.
"Jika politik uang
dilegalkan, maka kerusakan sistem politik akan semakin parah, korupsi akan
merajalela, dan Indonesia akan semakin hancur," tegas Ujang pada Jumat
(17/5/2024).
Ujang menekankan bahwa anggota
DPR RI seharusnya fokus pada upaya meminimalisir praktik politik uang yang
sudah sangat masif terjadi di Indonesia, bukan malah melegalkannya. "Harus
ada cara khusus untuk membangun pemikiran agar politik uang bisa dihilangkan
atau minimal diminimalisir," tambahnya.
 |
| Foto : Telistik |
Pernyataan Hugua yang
kontroversial ini dianggap Ujang sebagai sesuatu yang tidak pantas disampaikan
oleh seorang anggota legislatif. "Ini jelas pernyataan yang tidak pas,
tidak cocok, dan merugikan bangsa ini," tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR
RI Ahmad Doli Kurnia dengan tegas menolak usulan Hugua tersebut. Hugua sempat
mengusulkan agar politik uang dilegalkan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum
(PKPU) terkait pilkada dengan beberapa batasan tertentu.
Hugua berargumen bahwa politik
uang adalah keniscayaan dalam kontestasi politik. "Kita juga tidak
money politic tidak ada yang pilih, karena atmosfirnya beda. Jadi, kalau PKPU
ini istilah money politic dengan cost politic ini coba dipertegas dan bahasanya
dilegalkan saja batas berapa," kata Hugua di Kompleks Parlemen
Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).
Menurut Hugua, dengan melegalkan politik uang dengan batasan tertentu, kompetisi politik akan lebih adil dan transparan, serta mengurangi praktik 'kucing-kucingan' yang selama ini terjadi. "Lebih baik dilegalkan saja dengan batasan tertentu. Misalkan maksimum Rp20 ribu atau Rp50 ribu, 1 juta, atau 5 juta," ujar Hugua.
 |
| Foto : Politiknesia |
Namun, Ahmad Doli Kurnia
menanggapi dengan tegas bahwa pemilu seharusnya dilaksanakan tanpa politik uang
sama sekali. "Semangat kita ini mau mengubah undang-undang pemilu,
pokoknya satu rupiah pun harus kena tangkap, apalagi cuma PKPU," ucap
Doli.
Doli menekankan pentingnya membuat aturan yang lebih kuat, keras, dan detail untuk mencegah politik uang. "Kita harus memperbaiki dan membuat aturan yang lebih kuat, lebih keras, lebih detail supaya itu tidak terjadi," tutup politisi Partai Golkar itu.