 |
| Foto : Hoembala-Media |
Wacana penambahan kementerian dalam struktur kabinet yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah menjadi titik polemik yang membelah opini publik. Dengan rencana penambahan dari 34 menjadi 40 kementerian, muncul beragam tanggapan yang memperdebatkan kebutuhan akan langkah tersebut.
Meskipun disebut mendapat dukungan dari elite Partai Gerindra, adanya tudingan bahwa penambahan kementerian ini cenderung bermuara pada kepentingan politik untuk memenuhi ekspektasi dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Di sisi lain, beberapa pihak menyuarakan kekhawatiran bahwa penambahan ini hanya akan menimbulkan pengeluaran yang tidak perlu bagi negara.
Pendukung penambahan kementerian
berargumen bahwa dengan semakin kompleksnya tantangan dan target yang harus
dicapai oleh Indonesia, lebih banyak kementerian akan memberikan ruang yang
lebih besar bagi efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Wakil Ketua
Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, turut mengakui bahwa wacana ini telah
muncul, bahkan menambahkan angka tersebut menjadi 41 kementerian. Menurutnya,
dalam konteks Indonesia yang luas dan kompleks, keberadaan lebih banyak
kementerian adalah sebuah keharusan untuk menghadapi tantangan yang semakin
beragam.
"Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/5/2024).
"Gibran Ungkap Rencana
Penambahan Kementerian: Menuai Kritik dan Spekulasi Aroma Politik"
Langkah potensial untuk menambah kementerian dalam pemerintahan berikutnya menjadi sorotan publik setelah Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Joko Widodo, mengungkapkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap penggodokan. Dalam pernyataannya di Solo, Jawa Tengah, dia menegaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses pembahasan yang intensif.
Salah satu rencana kementerian yang disorot adalah kementerian yang akan mengurus program makan siang gratis. Gibran mempertegas bahwa program ini memerlukan penanganan khusus karena kompleksitasnya yang melibatkan anggaran besar, distribusi yang rumit, serta monitoring yang tidak mudah. Namun, dia juga menegaskan bahwa hal ini masih dalam tahap pembahasan dan belum dipastikan.
Namun, meskipun masih dalam tahap awal, wacana penambahan kementerian tersebut telah menciptakan gelombang kritik di kalangan publik. Beberapa pihak menilai bahwa penambahan ini terkesan memenuhi kepentingan politik, khususnya untuk mengakomodir partai-partai yang tergabung dalam barisan koalisi Prabowo-Gibran. Dengan kehadiran 11 partai yang mendukung Koalisi Indonesia Maju, ditambah dengan dukungan dari Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa belakangan ini, muncul spekulasi bahwa penambahan kementerian dapat dipengaruhi oleh dinamika politik.
Sementara itu, perdebatan terus
berlanjut, menggambarkan kompleksitas politik dan publik di seputar rencana
pembentukan kabinet mendatang.